Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.Foto : Jaka/mr

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap makin banyak perusahaan nasional yang go public (penawaran saham kepada publik). Semakin banyak perusahaan yang bisa go public di Bursa Efek, akan semakin memberikan keuntungan bagi perekonomian nasional. Perusahaan bisa mendapat tambahan modal dari masyarakat guna mengembangkan kegiatan unit usahanya, di samping bisa meningkatkan nilai ekuitas perusahaan itu. Ia menyambut baik rencana go public PT Golden Flower, Tbk di Bursa Efek Jakarta pada 26 Juni 2019.

“Selain memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam aktifitas bisnis melalui pembelian saham, pencatatan perdana saham dari yang memproduksi pakaian wanita dengan merek seperti Michael Kors, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, DKNY dan American Eagle ini juga menunjukan bahwa geliat investasi maupun bisnis di Indonesia terus tumbuh," ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, saat menerima jajaran direksi PT. Golden Flower, Tbk di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Lebih lanjut, legislator dapil Jawa Tengah VII ini menuturkan, dengan melantai di bursa efek perusahaan bisa menikmati berbagai insentif pajak yang diberikan pemerintah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2015 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5 persen lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri.

“PP tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah terus berupaya memajukan pengusaha nasional agar mencatatkan sahamnya di bursa efek. Kesempatan ini jangan disia-siakan, selain mendapat keringanan pajak, perusahaan juga bisa mempertahankan kelangsungan usahanya. Citra dan image perusahaan juga menjadi lebih bergengsi dibanding yang belum melantai di bursa efek," terang Bamsoet.

Selain itu, politisi Partai Golkar ini juga berharap berbagai perusahaan yang telah mencatatkan dirinya di bursa efek bisa berkontribusi dalam peningkatan ekspor Indonesia. Semakin membengkaknya defisit transaksi berjalan Indonesia pada kuartal I tahun 2019 menjadi 2,6 persen dari produk domestik bruto, menuntut perlu adanya diversifikasi ekspor yang tidak hanya mengandalkan minyak kelapa sawit dan batubara sebagai sektor unggulan.

“Sebagai sebuah bangsa, kita harus saling bahu membahu. Antara pemerintah sebagai eksekutif, DPR RI sebagai legislatif, maupun kalangan swasta sebagai bagian dari civil society, semua harus memberikan yang terbaik di bidangnya masing-masing. Insentif pajak, kelonggaran berinvestasi, kemudahan berusaha, sampai dengan keberadaan bahan baku usaha, semua sudah disiapkan. Tinggal bagaimana kita meramu dan menjalankannya sehingga bisa memberikan efek tambah bagi perekonomian nasional," pungkas Bamsoet. (alw/sf)